Perwakilan Lembaga Internasional Ingatkan RI Ancaman Krisis Iklim
Kebijakan yang hanya berorientasi kepada operasi bisnis biasa atau business as usual (BAU) bakal memicu dampak negatif krisis iklim. Perwakilan Presiden Indonesia untuk Global Blended Finance Alliance (GBFA), Mari Elka Pangestu, mengatakan paket kebijakan ekonomi perlu mempertimbangkan isu iklim.
"Perubahan iklim paling berdampak pada kelompok masyarakat yang paling rentan dan termiskin. Lebih banyak dirasakan oleh perempuan dan anak-anak," kata Mari Elka saat menyampaikan pidato utama Indonesia Sustainability Forum (ISF) di Park Hyatt Jakarta pada Jumat (8/9).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun 1,24% dan bakal meningkat hingga 7% pada 2060 jika pemerintah masih melanggengkan kebijakan ekonomi lewat skema BAU.
Dampak lanjutan seperti pendapatan 40% masyarakat bawah bisa turun hingga 2,2%. Selain memicu dampak negatif di sisi perniagaan, lemahnya inisiatif dalam menghitung dampak krisis iklim bakal menurunkan angka harapan hidup hingga 1,2 tahun akibat kualitas polusi udara yang makin memburuk. Selain itu, terdapat potensi hilangnya pendapatan tenaga kerja hingga 0,6%.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pengaruh krisis iklim dapat menimbulkan berbagai bencana alam seiring dengan meningkatnya suhu laut. Kejadian tersebut dapat berlanjut pada penurunan produktivitas sekaligus mengerek angka kemiskinan yang tinggi hingga ancaman peningkatan kredit macet.
Mantan Menteri Perdagangan itu juga menyebut ancaman sektor keuangan berupa tingkat suku bunga yang tinggi akan mengerek biaya transisi hijau secara signifikan. Harga energi yang tinggi juga menimbulkan konsekuensi pada anggaran negara dan subsidi.
